About Me

9 tuntutan buruh tolak Omnibus Law

Ilustrasi buruh turun aksi 


Suara Warta Online--Kisruh Omnibus Law yang diterbitkan pemerintah, kini menuai banyak aksi protes yang dilakukan oleh puluhan ribu buruh. Aksi unjuk rasa ini ditujukan untuk Menko Perekonomian dan DPR RI yang dianggap tak tepat dalam menerbitkan peraturan pemerintah tersebut.

Tak sampai di situ aksi untuk membatalkan Omnibus Law, satuan buruh yang dinaungi KSPI pun diklaim telah digelar di berbagai wilayah demi mengusung tujuan yang sama. Presiden KSPI, Said Iqbal mengutarakan bahwa langkah ini ialah upaya untuk menjamin nasib para buruh yang sudah kritis di tambah kondisi pandemi.

"Beberapa provinsi yang melakukan aksi di antaranya, Jawa Barat (Gedung Sate) Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, dan di Jawa Timur (Gedung Grahadi) Surabaya," tegas Iqbal, melalui Liputan6, Selasa (25/8/2020).

Peraturan Omnibus Law yang sudah membuat alergi pada buruh pun membuat satuan aksi wilayah Sumatera pun turun gunung. Yakni, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Makasar, Gorontalo, Kendari, Manado, Maluku, Mataram, dan hingga Papua.

Manurutnya semua bisa dikatakan telah "turun" untuk menuntut hak yang sesuai. Setidak ada sembilan yang perlu diketahui mengama KSPI turun aksi. Sembilan itu di antaranya; 

1. Hilangnya upah minimum 

2. Kecilnya uang pesangon 

3. Waktu kerja yang tak manusiawi 

4. Perjanjian kontrak yang seumur hidup 

5. Outsourcing 

6. Upaya phk dipermudah 

7. Hak cuti dan upah cuti hilang 

8. TKA dipermudah 

9. Upaya perlindungan hukum buruh dihapus, hilangnya jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun

Di sisi lain upah yang semakin murah justru akan membuat masalah sosial-ekonomi semakin runyam. Terlebih kenaikan upah yang dijanjikan hanya berdasar pertumbuhan ekonomi, sehrusnya jika melihat PP No. 78/2005 kenaikan upah itu didasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi.

Tekanan lain yang didapat ialah pekerja kontrak dan outsourcing diberlakukan status kontrak seumur hidup tanpa ada kenaikan menjadi karyawan tetap. Akibatnya pekerja kontrak dan outsourcing tak akan pernah bisa mendapat pesangon seumur hidup.